Transparansi Dana BOS Buruk

Transparansi Dana BOS Buruk

SURABAYA – Tak banyak orangtua mengetahui penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini menyebabkan akuntabilitas dan transparansi dana patut dipertanyakan. Bahkan Bank Dunia menilai pertanggungjawaban dana BOS buruk.

Anggota Dewan Pendidikan Divisi Penelitian dan Pengembangan Jatim, Rusminingsih menegaskan, minimnya informasi mengenai BOS membuat tak banyak yang mengetahui penggunaan dana ini. “Ketika tak banyak yang mengetahui maka akuntabilitas dan transparansinya patut kita pertanyakan,” ujar Rusminingsih dihubungi ponselnya, Rabu (11/9).

Ia menilai, hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara sekolah dan orangtua serta tak proaktifnya institusi pendidikan untuk menyosialisasikan program ini. Rendahnya sumber daya manusia juga menjadikan banyak kepala sekolah yang ketakutan menggunakan dana BOS di luar aturan main yang ada. Padahal dalam Permendiknas No. 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebut sekolah boleh meminta sumbangan berdasarkan kesepakatan sekolah, komite sekolah dan orangtua.

Di sekolah swasta, BOS malah dianggap menyulitkan sehingga penyalurannya kerap kali ditolak. Ada anggapan menerima BOS berarti sekolah itu tak boleh lagi menarik dana dari siswa. “Padahal BOS untuk swasta kan sifatnya membantu sekolah,” tutur Rusminingsih sembari menyebut hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi oleh struktur birokrasi kepada sekolah.

Ini diakui h mantan anggota Komite Sekolah SDN Kertajaya Adriyanto. Ia mengatakan, sebagai orangtua tak banyak informasi yang diberikan sekolah perihal BOS. Orangtua juga tidak paham mengenai penggunaan maupun alokasi dana ini. Padahal orangtua membuka peluang membantu jika sekolah kekurangan dana karena tak ingin kualitas pendidikan turun karena hanya bergantung dan terpaku pada dana BOS. ”Orangtua terbuka untuk mendiskusikan biaya pendidikan diluar BOS,” terangnya.

Pernyataan Rusminingsih dan Adriyanto ini didukung hasil penelitian Bank Dunia (World Bank) terhadap 3.600 orangtua di 720 sekolah se Indonesia. Responden sebagian besar berpendidikan SD, SMP dan SMA dan pekerjaan responden mayoritas petani dan pekerja swasta dan mayoritas laki-laki. Menggunakan metode system cluster dan multi stage random sampling mengungkapkan, 71,16% orangtua tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65% tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. Selain itu, 89,58% orangtua siswa tidak berpartisipasi perencanaan BOS.

Education Sector Leader World Bank, Mae Chu Chang menilai penyaluran dan transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh pemerintah dinilai buruk. Minimnya informasi dana BOS dan penggunaannya hanya diketahui sebagian kecil orangtua siswa menyebabkan buruknya transparansi dan akuntabilitas BOS. “Namun sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan partisipasi orangtua disebabkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas sekolah dalam mengelola BOS,” katanya.

Kesimpulan lain, orangtua juga jarang diundang ke sekolah untuk dialog mengenai dana BOS. Tak adanya pengumuman sekolah tentang pemakaian dana BOS juga turut menyebabkan penyaluran dana BOS tidak maksimal karena kurangnya pengawasan.

Padahal orangtua sangat peduli dengan peningkatan kualitas seoklah.

Meski begitu, Dispendik Provinsi Jatim masih menilai penyaluran dan penggunaan dana BOS periode Juli-September berjalan baik dan terserap seluruhnya. “Hasil evaluasi dana BOS terserap baik dan tak ada penyimpangan,” ujar Kadispendik Jatim Harun.

Kasubag Penyusunan Program Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Puryanto menambahkan mengatakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan BOS bisa dipertanggungjawabkan dengan pengawasan dan audit dari BPKP, BPK termasuk tim independen pemantau dana BOS. Selain itu, pengisian penerima BOS juga terpantau ketat lewat Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS). “Jadi sangat akuntabel,” tuturnya.

Untuk diketahui, dana BOS untuk triwulan ketiga Juli-September telah dicairkan sebesar Rp 495.027.138.750. Tahun ini, Jatim dikucuri dana BOS sebesar Rp 1.989.725.128.000 untuk mengkover biaya pendidikan siswa SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/SMPT.

Rinciannya siswa SD/SDLB yang dikover selama satu tahun sebanyak 3.228.094 siswa, sedangkan untuk SMP/SMPLB/SMPT sebanyak 1.238.113 siswa. Per tahun, siswa SD/SDLB yang berada di kota disuplai BOS sebesar Rp 400 ribu per siswa per tahun, sedangkan yang berada di kabupaten disuplai bantuan sebesar Rp 397 ribu per siswa per tahun.

Sementara BOS untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT yang berada di kota disuplai sebesar Rp 575 ribu per siswa per bulan per tahun. Sedangkan untuk di kabupaten, suplainya lebih sedikit yaitu Rp 570 ribu per siswa per bulan per tahun. Dana BOS ini sendiri diperuntukkan untuk kepentingan siswa seperti membayar biaya pendidikan, bahan-bahan habis dipakai, buku, biaya UKS. sit

BOS Jatim Tahun 2010

Dana Rp 1.989.725.128.000
Siswa SD/SDLB 3.228.094 siswa
SMP/SMPLB/SMPT 1.238.113 siswa

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jatim

http://www.surabayapost.co.id

Download Panduan BOS 2010.................Download

Continue Reading...

MENDIKNAS AJAK MASYARAKAT PANTAU PROGRAM BOS

Jakarta, 9/8/2010 (Kominfo-Newsroom) Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengajak masyarakat ikut memantau pelaksanaan program BOS. "Kita ingin mengajak masyarakat untuk sama-sama memantau dan berpartisipasi agar dana BOS yang triliunan rupiah itu tepat sasaran," katanya dalam Sosialisasi Social Marketing dan Informasi Program BOS di Kantor Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Senin (9/8).

Turut hadir dalam acara itu, antara lain Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas Suyanto, Direktur Pembinaan TK dan SD Ditjen Mandikdasmen Mudjito, Direktur Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen Didik Suhardi dan Wakil Bank Dunia Mae Chu Chang.

Upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dilakukan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program yang dimulai sejak 2005 ini untuk mewujudkan Wajib Belajar 9 Tahun. Dengan adanya program BOS, diharapkan biaya sekolah menjadi murah dan gratis bagi masyarakat miskin.

Mendiknas mengatakan penggunaan BOS tidak semata-mata ditentukan oleh kepala sekolah, tetapi harus dimusyawarahkan dengan komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat. "Kami ingin mengundang masyarakat semua untuk ikut berpartisipasi," katanya.

Mendiknas mengungkapkan penelitian Bank Dunia terhadap 3.600 orangtua pada 720 sekolah di Indonesia. Diketahui, dari sebagian besar responden yang berpendidikan SD-SMA, pengetahuan orangtua tentang BOS masih rendah.

Temuan Bank Dunia adalah sebagian besar orangtua pernah mendengar tentang BOS (86,13%), mengetahui singkatan BOS (46,67%), mengetahui tujuan BOS (44,78%), mengetahui jumlah dana BOS (2,49%) dan mengetahui penggunaan BOS (25,51%). "Sebagian besar orangtua memperolah informasi tentang BOS dari sekolah, kemudian dari media, dan dari saudara atau tetangga," ujarnya.

Mendiknas menyebutkan partisipasi orangtua dalam program BOS dapat dilakukan melalui melihat papan pengumuman sekolah yang wajib ditempelkan oleh sekolah, turut serta dalam perencanaan sekolah melalui Komite Sekolah, memberikan sumbangan sukarela jika dana BOS tidak mencukupi, serta memberikan saran, masukan, pendapat, atau usulan kepada sekolah terkait pengelolaan BOS di sekolah.

Menurut Mendiknas, pada 2008, lebih dari 40,2 juta siswa SD dan SMP atau yang sederajat menerima dan merasakan manfaat BOS. Sementara, lanjut Mendiknas, angka partisipasi murni (APM) siswa termiskin di SD mencapai 93,81%. "Artinya tidak ada perbedaan untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dasar. Baik yang miskin maupun yang sangat kaya, yang super miskin, semua sudah mendapatkan layanan pendidikan," katanya.

Demikian juga, lanjut Mendiknas, untuk APM siswa termiskin SMP telah mencapai 59% dengan jumlah kelulusan meningkat dari 50% pada 2006 menjadi 55% pada 2009. Alokasi dana BOS pada 2005 untuk SD sebanyak Rp235.000 meningkat menjadi Rp266.000 pada 2008. Sedangkan pada 2009, biaya satuan BOS termasuk BOS Buku SD/SDLB kabupaten Rp397.000, SD/SDLB kota Rp400.000, SMP/SMPLB/SMPT kabupaten Rp570.000 dan SMP/SMPLB/SMPT kota Rp575.000.

Total populasi siswa sebanyak 30 juta SD/MI dan 12,5 juta siswa SMP/MTs. Adapun pembiayaan dana BOS pada 2005 sebanyak Rp5,1 triliun, pada 2006 Rp12,3 triliun, pada 2007 Rp12,4 triliun, pada 2008 Rp12,2 triliun dan 2009 Rp19,4 triliun.(T.Ad/dry)http://www.bipnewsroom.info

Continue Reading...

Jangan Takut Melapor Bos

Laporan soal penyimpangan dana BOS di lapangan sebenarnya sudah terang benderang dibeberkan masyarakat melalui media massa. Namun, Depdiknas sepertinya lepas tangan dengan alasan otonomi daerah.

Direktur Pembinaan SMP Depdiknas, Hamid Muhammad, mengemukakan, daftar kasus penyimpangan dalam pelaksanaan program BOS selalu ditelaah secara bertingkat oleh Depdiknas. "Penyimpangan itu terjadi di level mana? Jika terjadi di level daerah, maka sudah ada yang berhak untuk mengatasi masalah itu di tingkat kabupaten dan provinsi," ucapnya.

Depdiknas adalah pembuat tataran kebijakan dan program. Karena itu, lanjutnya, pengawasan Depdiknas adalah pengawasan nasional, pengawasan program, dan pengawasan kebijakan. Tapi pengawasan implementasi itu sudah menjadi tanggung jawab staf pengawas, yaitu BPK, BPKP, dan Bawasda.

Terhadap segala macam kasus penyimpangan dana BOS, katanya, Depdiknas mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas pelaksanaan BOS. Depdiknas juga membuka saluran bebas pulsa 0-800-140-1299 dan 021-5725980, sebagai salah satu jalur pengaduan program BOS.

Kita tunggu tindakan nyata sebagai respons pengaduan itu. [W-12]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/14/index.html

Continue Reading...

Konversi Minyak Tanah

( Komik Kekerasan )
by komikpalsu

Continue Reading...

Gerakan Boikot Bayar Pajak di FB Capai 20 Ribu Pendukung

Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - 'Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung BOIKOT BAYAR PAJAK untuk KEADILAN' terus panen pengikut. Tak kurang 20 ribu Facebookers gabung dalam grup yang baru dibuat dua hari lalu tersebut.

Saat detikcom mengunjungi grup tersebut, Sabtu (27/3/2010) pukul 04.00 WIB, total pendukung grup tersebut mencapai 20.029 orang.

Beberapa pendukung menyatakan kegemasannya terhadap Gayus Tambunan yang diduga terkait kasus markus pajak senilai Rp 25 miliar. "Bayar pajak? Yaelah. Mendingan bayarin utang gue noh di warung Bu Bubangun," sindir salah satu anggota grup boikot pajak, Surya Kurniawan.

Berbeda dengan Surya Kurniawan yang sindirannya terkesan tidak serius, salah satu anggota grup, Zoevan Luhut Manik mencoba menjelaskan efektivitas pajak terhadap sang pembayar pajak.

"Bayar pajak itu bagus, asal penggunaannya benar, transparan, logis, tepat sasaran. Tapi kalau tidak jelas penggunaannya, buat apa bayar pajak?" tanya Zoevan.

Satu lagi sindiran kocak ditulis oleh salah satu anggota grup tersebut, Frans Tito. Frans memplesetkan singkatan NPWP menjadi Nilep Pajak Wajip Pajak.

"Daripada bayar pajak, mending beli rujak, kenyang pula," canda Heri Pramiko, pria berkacamata anggota grup boikot bayar pajak.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Tjiptardjo meminta kepada masyarakat untuk tidak menjadikan kasus Gayus Tambunan sebagai alasan untuk tidak membayar pajak. Menurut Tjip, orang yang bersalah tetap bersalah. "Apa jadinya negara ini kalau nggak bayar pajak," kata Tjiptardjo.
(anw/anw)

Continue Reading...

Pengamat : Kasus Gayus bikin orang malas bayar pajak

By arif fajar on 25 Maret 2010

Jakarta–Pengamat Perpajakan Kodrat Wibowo menyatakan, kasus makelar kasus (Markus) pajak senilai Rp 25 miliar yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan, berpengaruh buruk terhadap citra pemerintah di bidang pajak. Masyarakat menjadi makin malas membayar pajak karena uang hasil pajak rawan disalahgunakan.

Gayus Tambunan

“Maraknya pemberitaan mengenai Gayus ini akan berefek buruk terhadap upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak. Karena orang akan berpikir buat apa bayar pajak kalau ternyata uangnya disalahgunakan,” tuturnya, Kamis (25/3).

Kodrat mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak harus segera menjelaskan kepada masyarakat bahwa kasus Gayus ini merupakan permainan oknum yang memanfaatkan celah aturan perpajakan.

“Ini harus segera dijelaskan, agar masyarakat mengerti. Pemerintah harus jelaskan bahwa kasus ini merupakan perbuatan oknum. Masyarakat yang tadinya berharap banyak dari pajak, saat ini jadi antipati,” katanya.

Di samping itu, target penerimaan pajak pemerintah tahun ini juga bisa terganggu. Jadi usaha pemerintah untuk menggiatkan masyarakat untuk membayar pajak akan luntur akibat kasus ini. “Target penerimaan pajak bisa gagal karena orang malas bayar pajak,” tandasnya.

Gayus Tambunan merupakan pegawai pajak dengan golongan IIIA. Namun kekayaan Gayus cukup membuat geleng-geleng diantaranya rumah mewah di Gading Park View dan apartemen di Cempaka Mas termasuk mobil mewah yang terparkir di halamannya. Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Gayus Tambunan bebas dalam perkara penggelapan pajak pada 12 Maret 2010.

Nama Gayus muncul setelah mantan Kabareskrim Susno Duadji bersuara soal adanya makelar kasus pajak senilai Rp 25 miliar.

http://www.solopos.com
dtc/rif

Continue Reading...

Awas! Noordin Junior Masih Gentayangan

Tewasnya Noordin M Top dalam penggerebekan di Solo Rabu malam, tidak lantas membuat jaringan terorisdi Indonesia tiarap. Polisi diminta untuk tetap waspada, karena akan muncul Noordin Junior.

"Ini keberhasilan yang patut dianjungi jempol, hanya saja selama sembilan tahun dia pasti telah mendidik 'Noordin M Top junior' dengan militansi terorisme lebih sadis sehingga harus diwaspadai," imbuh Pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon George Lease di Jakarta, Kamis (17/9).

Aksi terorisme, menurutnya, bagaikan 'gunung es'. Sehingga gembong teroris asal Malaysia itu boleh saja tewas, tapi pengikutnya dengan penggemblengan selama sembilan tahun pasti antre. Dan bahkan siap beraksi setelah menjalani pendidikan dari buronan selama sembilan tahun terakhir.

"Saya perlu ingatkan karena `pengikutnya` dikhawatirkan lebih berbahaya sepak terjangnya dari teroris asal Malaysia tersebut," ujar George yang juga Dekan Fakultas Hukum Unpatti Ambon.

George menolak jika aksi teroris yang dilakukan Noordin dalam kapasitasnya sebagai warga negara asing yakni Malaysia. Karena, menurut dia, hal tersebut merupakan penghinaan bagi Indonesia.

"Karena membiarkan warga negara asing memporakporanda ketentraman tanah air, apalagi dia berhasil merekrut sejumlah pengikut dengan militansi tinggi sehingga telah merengut banyak korban jiwa, termasuk harta benda," tutur George.

Polri, menurut dia, harus sesegera mungkin mengumumkan hasil otopsi Noordin. Hal itu dilakukan agar hasil otopsi menguatkan pernyataan Bambang Hendarso.

"Polri harus memiliki data dan fakta akurat yang menjamin bahwa yang tewas itu benar - benar Noordin M Top sehingga tidak terjadi kesalahan sebagaimana penggebrekan di Jateng, beberapa waktu lalu," ujarnya.

Kendari demikian, George memberikan penghargaan istimewa bagi Polri jika dalam kurun waktu 1 X 24 jam ternyata buron yang tewas itu benar-benar teroris Noordin M Top.

"Keberhasilan ini harus diapresiakan bagi Polri yang telah menunjukkan kinerja optimal guna menangkap Noordin M Top karena aksinya mengakibatkan Indonesia sering mendapat sorotan `negatif` dari dunia internasional," tandas George. [*/jib]| Sumber :INILAH.COM17/09/2009

Continue Reading...