MENDIKNAS AJAK MASYARAKAT PANTAU PROGRAM BOS

Jakarta, 9/8/2010 (Kominfo-Newsroom) Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengajak masyarakat ikut memantau pelaksanaan program BOS. "Kita ingin mengajak masyarakat untuk sama-sama memantau dan berpartisipasi agar dana BOS yang triliunan rupiah itu tepat sasaran," katanya dalam Sosialisasi Social Marketing dan Informasi Program BOS di Kantor Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Senin (9/8).

Turut hadir dalam acara itu, antara lain Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas Suyanto, Direktur Pembinaan TK dan SD Ditjen Mandikdasmen Mudjito, Direktur Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen Didik Suhardi dan Wakil Bank Dunia Mae Chu Chang.

Upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dilakukan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program yang dimulai sejak 2005 ini untuk mewujudkan Wajib Belajar 9 Tahun. Dengan adanya program BOS, diharapkan biaya sekolah menjadi murah dan gratis bagi masyarakat miskin.

Mendiknas mengatakan penggunaan BOS tidak semata-mata ditentukan oleh kepala sekolah, tetapi harus dimusyawarahkan dengan komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat. "Kami ingin mengundang masyarakat semua untuk ikut berpartisipasi," katanya.

Mendiknas mengungkapkan penelitian Bank Dunia terhadap 3.600 orangtua pada 720 sekolah di Indonesia. Diketahui, dari sebagian besar responden yang berpendidikan SD-SMA, pengetahuan orangtua tentang BOS masih rendah.

Temuan Bank Dunia adalah sebagian besar orangtua pernah mendengar tentang BOS (86,13%), mengetahui singkatan BOS (46,67%), mengetahui tujuan BOS (44,78%), mengetahui jumlah dana BOS (2,49%) dan mengetahui penggunaan BOS (25,51%). "Sebagian besar orangtua memperolah informasi tentang BOS dari sekolah, kemudian dari media, dan dari saudara atau tetangga," ujarnya.

Mendiknas menyebutkan partisipasi orangtua dalam program BOS dapat dilakukan melalui melihat papan pengumuman sekolah yang wajib ditempelkan oleh sekolah, turut serta dalam perencanaan sekolah melalui Komite Sekolah, memberikan sumbangan sukarela jika dana BOS tidak mencukupi, serta memberikan saran, masukan, pendapat, atau usulan kepada sekolah terkait pengelolaan BOS di sekolah.

Menurut Mendiknas, pada 2008, lebih dari 40,2 juta siswa SD dan SMP atau yang sederajat menerima dan merasakan manfaat BOS. Sementara, lanjut Mendiknas, angka partisipasi murni (APM) siswa termiskin di SD mencapai 93,81%. "Artinya tidak ada perbedaan untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dasar. Baik yang miskin maupun yang sangat kaya, yang super miskin, semua sudah mendapatkan layanan pendidikan," katanya.

Demikian juga, lanjut Mendiknas, untuk APM siswa termiskin SMP telah mencapai 59% dengan jumlah kelulusan meningkat dari 50% pada 2006 menjadi 55% pada 2009. Alokasi dana BOS pada 2005 untuk SD sebanyak Rp235.000 meningkat menjadi Rp266.000 pada 2008. Sedangkan pada 2009, biaya satuan BOS termasuk BOS Buku SD/SDLB kabupaten Rp397.000, SD/SDLB kota Rp400.000, SMP/SMPLB/SMPT kabupaten Rp570.000 dan SMP/SMPLB/SMPT kota Rp575.000.

Total populasi siswa sebanyak 30 juta SD/MI dan 12,5 juta siswa SMP/MTs. Adapun pembiayaan dana BOS pada 2005 sebanyak Rp5,1 triliun, pada 2006 Rp12,3 triliun, pada 2007 Rp12,4 triliun, pada 2008 Rp12,2 triliun dan 2009 Rp19,4 triliun.(T.Ad/dry)http://www.bipnewsroom.info